Forex haram mui

Halal atau Haram kah Forex itu Apa itu Forex walutowe (forex) atau dikenal sebagai waluta asing (waluta) merupakan salah sati pilihan investasi yang berkembang z Indonezji saat ini. Transakcje na rynku walutowym adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. yg tidak mengerti forex secara szczegóły ato hanya mencoba-coba bisa kemungkinan besar mengatakan forex adalah judi. hal lain bisa juga, ada yg strata cukup besar saat bermain forex, padahal dia udah jadi trader selama 1 tahun, setelah itu dia kecewa i mengatakan forex adalah judi. apa yg membedakan jual beli saham di bank ato pada BEI dgn forex, salah satunya adalah tempat transaksi. klo forex adalah judi, berarti silakan tutup saja BEI beserta saham penggerak ekonomi yg ada di indonezja. Bagi anda yg mengatakan HARAM, ada 2 kemungkinan: 1. Anda tidak mengerti dalam berinvestasiberbisnis dan mentransaksikannya. 2. Anda tidak mempunyai TRYBUNAŁY JUDZIŁA I JA GATUNKUJE UANG. silahkan mempelajari dan MENCOBA, Bagi anda yang mengatakan Halal, 1. Transaksisinya tidak tebakan karena transaksinya didasari dengan analisa teknikal so fondamental 2. Pelakunya sebagai penjualiści a pembeli (pedagang) 3. Ada perjanjian di awal transaksi dengan menandatangani aggreement FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syari8217ah Nasional Majelis Ulama Indonezja nie: 28DSN-MUIIII2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). 8226 8220Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275: 82208230Danelahahahalan jual beli and mengharamkan riba82308221 8226 8220Hadis nabi riwayat al-Baihaqi i Ibnu Majah dari Abu Sa8217id al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, 8216Sesungguhnya jual beli itu hanja boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) 8217 (HR al-baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 8226 8220 Hadis Nabi Riwayat Muzułmanin, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa8217i, dan Ibn Majah, dengan teks muzułmańscy 8216Ubadah bin Shamit, Nabi s. a.w bersabda: 8220 (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. sya8217ir dengan sya8217ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sam pan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.8221 8226 8220 Hadis Nabi riwayat Muzułmanin, Tirmidzi, Nasa8217i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi widział bersabda: 8220 (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.8221 8226 8220 Miłosierdziający muzułmanin Abu Sa8217id al-Khudri. Nabi widział bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) i janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjum perak dengan perak kecuali sama (nilainya) i janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain i janganlah menjali emas i perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 8226 8220 Hadis Nabi riwayat Muzułmanin z Bara8217 bin 8216Azib i Zaid bin A rqam. Rasulullah zobaczył melarang menjual perak dengan emas sekarę piutang (tidak tunai). 8226 8220 Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf. Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin teratur dengan syarat-syarat mereka kecuali menadżer yang menagaramkan yang halal atau menghalalkan yang haram.8221 MENIMBANG: 1. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, sergekali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata ukraińska maeluna marsa uang berlainan jenis. 2. Bahwa dalam 8216urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. 3. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf ijadikan pedoman MEMPERHATIKAN: 1. Surat dari pimpinah Jednostka Usaha Syariah Bank BNI no. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari8217ah Nasional pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. MEMUTUSKAN Dewan Syari8217ah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan przekazuje atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama i secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi i secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian i penjualan valuta asing nieprzyjaciel pada saat itu (przez licznik) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunika, sedangkan watku dui hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bis dihindari i merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi FORWARD. yaitu transaksi pem belian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang i diberlakukan untuk waktu yang akang datang, antara 221524 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa8217adah), a denyananja dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu saman dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward porozumienie untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah). 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga punkt yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga naprzód. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPCJA yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit waluta asing pada harga jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unusru maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejg tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah i disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Dżakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Marzec 2002 M DEWAN SYARI8217AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Saya memang baru sudem indiazja indonezja, indeks, forex, dan istilah2 lainnya yang sejenis. Tapi dengan sedikit membuka diri saja kita semua semestinya tahu, bahasa apapun sikap dan pandangan kita terhadap investasi indeksforex dan kawan2, dan meski kita ikutan terjun di dalamnya, baik sedikit atau banyak proses transaksi yang ada dalamnya bisa mempengaruhi pergerakan mata uang, pergerakan komoditas , dan devisa negara kita. Artinya trading indeksforex akan tetap berjalan i bisa ikutan menghantam perekonomian negara kita dengan cara khas-nya sendiri. Kalo menurut saya (menurut saya loh.), Baiknya kita bagi2 tugas ajah. Buat yang pro silahkan teruskan trading indeksforeknya dengan lebih serius a profesional. dan buat yang kontra. pilihan ada di tangan anda, Rynek walutowy (rynek forex lub walutowy) jest światowym, zdecentralizowanym rynkiem handlu walutami, takimi jak rial, dolar, euro, funt, jen, dinar itp.). Jeśli ktoś zamierza wykupić walutę, czuje, że wartość pewnej waluty wzrasta, kupi ją i kiedy jej wartość maleje, sprzedaje ją lub kupuje drogie waluty, a potem po chwili sprzedaje walutę, aby zyskać na zyskach . Handel walutami i wymiana walut miała miejsce po raz pierwszy w czasach starożytnych. Mieszkali ludzie zmieniający pieniądze, ludzie, pomagając innym zmienić pieniądze, a także pobierać prowizję lub pobierać opłaty, żyli w czasach starych. Waluta i wymiana były również żywotnym i kluczowym elementem handlu w czasach starożytnego świata, tak aby ludzie mogli kupować i sprzedawać takie rzeczy jak żywność, ceramika i surowce. Zdarzało się, że do takiego obrotu został wyznaczony pełnomocnik. Agent prowadził transakcję, a zysk lub strata poniesie właściciel kapitału. Nie ma żadnego problemu w takiej transakcji zgodnie z prawem islamskim, ponieważ spełnia wszystkie niezbędne warunki ważnej transakcji, nie mówiąc już o tym, że nie ma żadnych warunków, które mogą być sprzeczne z Shari039ah. Dlatego też, zgodnie z islamskim prawem, jest dozwolone. Jednak obecnie na rynku forex lub walutowym stoją pewne problemy i trudności powodujące, że stają się one haramem i niedopuszczalne. Niektóre z tych problemów są następujące: 1. Większość tych, którzy twierdzą, że są w cyberprzestrzeni, pracując jako agentzy forex i prowadząc blogi lub strony internetowe nie są prawdziwymi ludźmi. Transakcje przeprowadzane z ich strony są więc nieuczciwe i mają na celu zerwanie przedsiębiorców z ich majątku. Celem jest zwiedzanie ludzi, kradzieży ich kapitału i zainwestowania w nieruchomości. Ponieważ firmy są fałszywe i nie odnoszą się do konkretnego miejsca, ofiara nie ma sposobu na odzyskanie utraconych danych. Więc traci całą własność. 2. Inni ludzie, którzy pracują jako agenci forex lub przynajmniej twierdzą, że są takimi są prawdziwymi ludźmi, umożliwiając uczestnikom posiadanie własnej strony internetowej, aby zobaczyć ich bilans, jak również przeprowadzone transakcje. Raport jest dostarczany codziennie, a klient uważa, że ​​raport jest prawdziwy i ufa im, ale jest to fałszywy raport przedstawiony na jego stronie internetowej, ponieważ inwestują tam gdzie indziej i do innych celów, takich jak przemyt, itp. obrotu jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ firma nie spełnia warunków, a kapitał klienta nie jest wykorzystywany do kupna i sprzedaży waluty. 3. Inni ludzie, którzy pracują jako pośrednicy forex lub przynajmniej twierdzą, że są takimi są prawdziwymi ludźmi i naprawdę robią handel walutowy, ale robią takie postanowienia w ramach kontraktu, który jest w przeciwieństwie do islamskiego Shari039a lub praw religijnych. Na przykład przewidziano, że w momentach, w których nie ma transakcji, kapitał powinien być pożyczony spółce lub bankowi, aby mógł otrzymać odsetki na koniec. Taki warunek wstawiony do umowy powoduje nieważność transakcji, ponieważ transakcja została przeprowadzona z warunkami haramu (niezgodnego z prawem). Dlatego handel na takim rynku jest również haramem. Wniosek polega na tym, że jeśli handel forex, który jest dokonywany w internecie, odbywa się zgodnie ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do ważnej transakcji, czyli agentami są realne i znane i wszystko odbywa się zgodnie z żądaniem właściciela kapitału i warunków prawnych wyprowadzony przez niego, nie byłoby problemu. Ponadto zasady kraju dotyczące umów kapitałowych i wtórnych powinny być zgodne z prawem. Należy zauważyć, że bank centralny Islamskiej Republiki Iranu prowadzi również handel na rynku Forex. Ponieważ w tych bankach przestrzegane są zasady islamskie, nie ma zastrzeżeń wobec nich i nie ma żadnego problemu z handlem. 12.9k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Krytyczna odpowiedź na pytanie. Pyt. Chciałbym wiedzieć o inwestycjach w curreny (FOREX Market). Podobnie jak teraz, bardzo często, że ludzie inwestują w Euro, aby zarobić zyski. Jeden broker utrzymuje, żebym zainwestował w euro Euro. Czy handel jest halalem walutowym. O. Pozdrawiam być Allaha. Transakcje w walutach są dopuszczalne, o ile wymiana odbywa się w tym samym posiedzeniu, co umowa. Dopuszcza się sprzedaż euro za dolary, o ile wymiana odbywa się w tym samym posiedzeniu, co umowa. Ale gdy umowa dotyczy tego samego rodzaju waluty, na przykład sprzedając jeden dolar za dwa dolary, jest to niedopuszczalne, ponieważ jest to rodzaj riba. W takim przypadku powinny być równe, a wymiana musi odbywać się w tym samym posiedzeniu, co umowa, jeśli wymiana dotyczy jednego rodzaju waluty. Dowodem na to jest raport opowiadany przez Ubaadah ibn al-Saamit (Allaha z niego zadowolony), który powiedział: Wysłannik Allahu (spokój i błogosławieństwa Allaha na niego) powiedział: Złoto za złoto, srebro na srebro, pszenicę na pszenicę, jęczmień jęczmienia, daty na datę, sól do soli, jak np. podobne, ręcznie do ręki. Jeśli typy różnią się, sprzedajesz, jak chcesz, tak długo jak ręka jest w ręku. Opowiedziana przez muzułmanina, 1587 r. Mówi się w Majmoo Fataawa Ibn Baaz (19171-174): transakcje w handlu walutami, kupno i sprzedaż są dopuszczalne, ale podlega warunkom, że wymiana odbywa się ręcznie, jeśli waluty są różne. Jeśli dana osoba sprzedaje libijską walutę na rzecz amerykańskiej lub egipskiej lub jakąkolwiek rękę waluty do ręki, nic z tym nie ma nic złego, na przykład jeśli kupi dolarów za rękę waluty waluty, aby wymienić ją w jednym posiedzeniu, albo kupuje walutę egipską lub angielską itp. dla libijskiej czy jakiejkolwiek ręki waluty do ręki, nie ma nic złego w tym. Jeśli jednak nastąpi zwłoka, to nie jest dopuszczalne, a jeśli wymiana nie odbywa się w tym samym posiedzeniu, jest ona niedopuszczalna, ponieważ w tym przypadku jest ona uważana za rodzaj transakcji opartej na riba. Tak więc wymiana musi odbyć się w tym samym miejscu, ręka w rękę, jeśli waluty są inne. Ale jeśli są tego samego rodzaju, muszą spełnić dwa warunki: powinny być równe, a wymiana powinna odbyć się w tym samym posiedzeniu, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha na nim) powiedział: złoto za złoto , srebro dla srebra Orzeczenie dotyczące waluty jest wspomniane powyżej, jeśli różnią się one, przy czym wymieniane kwoty są różne, o ile wymiana odbywa się w tym samym posiedzeniu. Jeśli są tego samego rodzaju, takie jak dolary za dolary, czy dinarki dla dinarów, wymiana musi odbyć się w tym samym posiedzeniu i powinny być takie same. I Allaha jest źródłem siły. Koniec cytatu. 5.4k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction I039m muzułmanin i tak robię handel fx. I raz argumentowałem z jednym z moich kolegów o tym (he039s stary konserwator czasowy). Ponieważ oboje pracowaliśmy za granicą, wyjaśniłem mu, że albo zorientowana zysk, czy nie, oboje jesteśmy zaangażowani w handel walutami. Podobnie jak transfer pieniędzy do domu, ponieważ USD jest walutą rezerwową naszej world0, co oznacza, że ​​pośrednio angażujemy się w handel walutami nawet w atomowych częściach tego kraju (fx trading krąży ponad 5 bilionów dolarów dziennie). Więc tak, wszyscy jesteśmy w nim. Rzecz, która sprawia, że ​​dość wątpliwa jest wymiana na jak muzułmanie to wyraźnie uznane jako riba podobnie jak pożyczek odsetek. Ale w dzisiejszych czasach wielu pośredników zapewnia swap wolny lub islamski uwagę na wyższy spread jako konsekwencja. Numer wydania 1 rozwiązano. Jednak z mojego osobistego poglądu i wielu innych zgadzam się z tym, to kolejny chwyt, który sprawia, że ​​handel jest uważany za haram. Skacząc w handel, walcząc w kości bez właściwej analizy, może to doprowadzić do sytuacji hazardowej. To trochę rozmyte tak powiedzieć. Ale jeśli jesteś szczery wobec siebie, wiesz, czy jesteś handlarzem czy hazardem. I popierając moją odpowiedź, handel bez zamian jest uważany za halal przez islamski autorytet w Indonezji - mój ojczysty kraj - który jest największym krajem muzułmańskim. Uczymy się jak najlepiej w handlu powinniśmy uniemożliwić nam robienie gier hazardowych w dziedzinie handlu. Mam nadzieję, że to pomoże. 9.1k Views middot Zobacz Upvotes middot Nie dla reprodukcji Yagub Rahimov. Autor, przedsiębiorca, dyrektor strategii w firmie AtoZForex Przed wyjazdem do Malezji ostatnio przeprowadziłem ogromne badania nad tym tematem. Hazard jest haramem w islamie i jest cienka granica pomiędzy handlem a hazardem, wszyscy musimy przyznać. Ale dobrą wiadomością jest to, że możesz uniknąć bycia hazardzistą. Jeśli uda ci się utrzymać pozytywną stronę swojej woli, to Forex jest Halałem w islamie. Powyższy wniosek został oparty na prawdziwej dyskusji z islamistycznymi uczonymi. Możesz zobaczyć tutaj kompletne badania rynku Forex w Islamie 1. 3.8k Views middot Not for ReproductionDulu nie ma jeszcze żadnego opisu. Tapi setelah baca daribeberapa sumber seperti forum forex i blog sperti ini memang cukup membantu jadi membuat saya tau apakah handel forex itu halal atau tidak. Untuk trading pun juga saya sendiri menggunakan akun free swap from OctaFx. Katanya yang bikin haram itu karena swap ini juga. Dan saya sendiri juga nggak tau swap ini dihitung dari mana, berdasarkan apa. Mudah-mudah sukses dalam bertrading i semakin yakin dan paham tentang forex. dengan berbagai kondisi trading yang ditawarkan OctaFX terutama pada akun Micro yang saya gunakan memang terdapat fasilitas wolna swap, hal ini semakin membuat saya linguasa dalam menałankan handel handlowy yang saya lakukan. OctaFX benar-benar memberikan pelayanan dan fasilacja yang memberikan kenyamanan dan keleluasaan dalam handel hurtowy bagi muslim yang harus mengikuti aturan-aturan yang dibenarkan dalam hal fiqih muamalah. Hukum Trading Forex Menurut MUI Halal atau Haram Hukum Trading Forex Menurut MUI Halal atau Haram Mengingat banyaknya yang mempertanyakan apa hukum trading forex menurutIslam (meski sudah banyak dikupas) maka berikut ini saya publikuje artikel dari Gainscope tentang FATWA MUI TENTANG TRADING FOREX. Di luar sana berkembang juga pendapat yang bersebarangan dengan fatwa MUI ini di mana mereka tetap berpendirian pada bahwa trading forex adalah HARAM dengan hujjahargumen yang mereka pegangi. Keputusan berpulang pada dan ada di tangan Anda. Selamat membaca. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Pertanyaan yang pasti ditanyakan olejek z Indonezji: 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex Diperbolehkan dalam Agama Islam 4. Apakah SWAP itu Mari kita bahas dengan artikel yang pertama: Forex Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAŻ FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, bahipoetics Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbol karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG yang masing masaże negara mempunyai ketentuan sentiri i berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran i permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. NaleŜy uwaŜać, Ŝe w porę roku nie ma miejsca zamieszkania. BURSA atau PASAR yang bersifat internasional daltam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai tom permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan and penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang sekretarz nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- ada perjanjian untuk memberi menerima Penny menyerahkan barang i pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang pensh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa i berpikiran sehat) 2. Meczet syarat menjadi obejek transaksi julės: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Dżentelmena Dżemy (dibeli) oleje pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli jang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal i Al Baihaqi i Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat haru diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak whenyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawangi sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kaukazu kaukazu jika haru mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: 8220Kesulitan itu menarik kemudahan.8221 Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum islam tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa alairair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM Władza malejąca dennis valuta as adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, walczący Inggris, ringgit Malezja i Sebaski. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonezja akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonezja memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penalaran i perminataan di bursa valuta asing. setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing) misalnya 1 dolar Amerika Rp. 12.000. Klawisze Namun kursy ukończone w pakiecie nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno, i in. Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonezja Nie: 28DSN-MUIIII2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, sergekali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uhui saunun antar mata uang berlainan jenis. b. Bahwa dalam urf Zgłoś uwagę lub komentarz do hasła tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata ż dikenal beberapa ż Zgłoś uwagę lub komentarz do hasła transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda ż antara satu bentuk dengan bentuk lain. do. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN pamięta perkaminę fatwa tentang al-Szarf nieprzyjaciela pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi i Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat muzułmanin, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan teks muzułmanin dari Ubadah bin Shamit, Nabi widział bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sam pan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, Dari Umar bin Khattab, Nabi widział bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat muzułmanin z Abu Said al-Khudri, Nabi widział bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) i janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) i janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan i janganlah menjual emas i perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat muzułmanin z Bara bin Azib i Zaid bin Arqam. Rasulullah zobaczył melarang menjual perak dengan emas sekarę piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin teratur dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu 1. Surat dari pimpinah Jednostka Usaha Syariah Bank BNI no. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama i secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi i secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian i penjualan valuta asing nieprzyjaciel pada saat itu (przez licznik) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunika, sedangkan watku dui hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bis dihindari i merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian i penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang i diberlakukan untuk waktu yang akang datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu saman dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward porozumienie untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga naprzód. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPCJA yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit waluta asing pada harga jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejg tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah i disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Dżakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA Tulisan lain yang menguatkan adalah sebagaimana ditulis oleh Mohammed Obaidullah di bawah ini tentang ISLAMIC FOREX TRADING. 1. Podstawowe umowy walutowe Istnieje ogólny konsensus wśród islamskich jurystów, którzy oceniają, że waluty różnych krajów mogą być wymieniane na miejscu w innej od jedności, ponieważ waluty różnych krajów są odrębnymi jednostkami o różnych wartościach lub wewnętrznych wartościach , i siły nabywczej. Wydaje się, że większość z nich jest ogólnie zgodna z poglądem, że wymiana walutowa na zasadzie forward jest niedopuszczalna, tzn. Gdy prawa i obowiązki obu stron odnoszą się do przyszłej daty. Jednakże istnieje znaczna różnica opinii wśród prawników, gdy prawa jednej ze stron, co jest identyczne z obowiązkiem kontrahenta, są odroczone do przyszłej daty. Rozważmy rozważmy przykład dwóch osób A i B należących do dwóch różnych krajów, odpowiednio Indii i Stanów Zjednoczonych. Zamierza sprzedać rupie indyjskie i kupić dolary amerykańskie. Konwersacja jest prawdziwa dla B. Rupia-dolar ustalił kurs wymiany 1:20, a transakcja obejmuje kupno i sprzedaż 50. Pierwsza sytuacja polega na tym, że A dokonuje płatności punktowej w wysokości R 1000 do B i przyjmuje płatność w wysokości 50 od B Transakcja rozliczana jest na podstawie spotu z obu stron. Takie transakcje są ważne i islamicznie dopuszczalne. Nie ma dwóch opinii na ten temat. Drugą możliwością jest to, że rozliczenie transakcji z obu stron jest odroczone do przyszłej daty, powiedzmy po sześciu miesiącach od tej chwili. Oznacza to, że zarówno A, jak i B mogłyby zapłacić 1000 Rs lub 50, w zależności od przypadku, po sześciu miesiącach. Dominującym poglądem jest to, że taka umowa nie jest zgodna z islamem. Opinia mniejszości uważa ją za dopuszczalną. Trzecim scenariuszem jest to, że transakcja jest częściowo rozliczana tylko z jednego końca. Przykładowo, A dokonuje płatności w wysokości 1000 Rs za B zamiast obietnicy B, aby zapłacić mu 50 po sześciu miesiącach. Alternatywnie, A akceptuje 50 teraz od B i zapowiada zapłacenie R 1000 za niego po sześciu miesiącach. Są diametralnie przeciwne poglądy na dopuszczalność takich umów, które stanowią bai-salam w walutach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kompleksowej analizy różnych argumentów popierających i sprzeciwiających się dopuszczalności tych podstawowych umów dotyczących walut. Pierwsza forma zawierania kontraktów na wymianę waluty na miejscu jest poza wszelkimi kontrowersjami. Dopuszczalność lub inny rodzaj drugiego rodzaju kontraktu, w którym przekazanie jednej z walorów odroczono do przyszłej daty, jest ogólnie omawiane w ramach zakazu riba. W związku z tym szczegółowo omawiamy niniejszą umowę w sekcji 2 dotyczącej kwestii zakazu riba. Dopuszczenie trzeciej formy kontraktu, w którym odroczenie odliczeń kontrwywiadu jest odkładane, jest ogólnie omawiane w ramach zmniejszenia ryzyka, niepewności lub gharar uczestniczących w takich umowach. Jest to zatem główny temat rozdziału 3, który zajmuje się kwestią gharara. Sekcja 4 próbuje całościowego spojrzenia na szariat odnoszący się do kwestii, a także znaczenie ekonomiczne podstawowych form zawierania kontraktacji na rynku walutowym. 2. Zagadnienie zakazu Riba Rozbieżności poglądu1 dotyczące dopuszczalności lub w inny sposób umów walutowych w walutach można wywnioskować przede wszystkim z zakazu riba. Najważniejsza jest konieczność wyeliminowania riba we wszystkich formach umów o wymianie walut. Riba w kontekście szariatu jest ogólnie zdefiniowana2 jako bezprawny zysk wynikający z ilościowej nierówności kontrastów w jakiejkolwiek transakcji, która ma skutkować wymianą dwóch lub więcej gatunków (anwa) należących do tego samego rodzaju (jins) i podlega ta sama sprawność (illa). Riba jest zazwyczaj klasyfikowana jako riba al-fadl (nadmiar) i riba al-nasia (odroczenie), które oznaczają niezgodną z prawem korzyść w drodze nadwyżki lub odroczenia. Zakaz pierwszego z nich został osiągnięty przez zastrzeżenie, że kurs wymiany między przedmiotami jest jednością i żadna ze stron nie może osiągnąć zysków. Ten ostatni rodzaj riba jest zabroniony przez niedozwolone odroczenie rozliczeń i zapewnienie, że transakcja jest rozliczana na miejscu przez obie strony. Inna forma riba nazywa się riba al-jahiliyya lub przedmiesięcznym riba, które pojawia się, gdy pożyczkodawca prosi kredytobiorcę o terminie zapadalności, jeśli ten ostatni ureguluje zadłużenie lub zwiększy to samo. Wzrostowi towarzyszy pobieranie odsetek od początkowo zapożyczonej kwoty. Zakaz riba wymiany walut należących do różnych krajów wymaga procesu analogicznego (qiyas). W każdym takim ćwiczeniu obejmującym analogię (qiyas) skuteczna sprawa (illa) odgrywa niezwykle ważną rolę. Jest to wspólna skuteczna przyczyna (illa), która łączy przedmiot analogii z jej podmiotem, w ramach analogicznego rozumowania. Odpowiednia skuteczna przyczyna (illa) w przypadku umów walutowych została różnie określona przez główne szkoły Fiqh. Różnica ta znajduje odzwierciedlenie w analogicznym rozumieniu walut papierowych należących do różnych krajów. Kwestia istotnego znaczenia w procesie analogicznego rozumowania dotyczy porównania walut papierowych z złoto i srebrem. W pierwszych dniach islamu, złoto i srebro spełniały wszystkie funkcje pieniądza (thaman). Waluty były wykonane ze złota i srebra o znanej wewnętrznej wartości (zawierającej kwant złota lub srebra). Takie waluty są opisywane jako thaman haqiqi, lub naqdain w fiqh literatury. Były powszechnie akceptowane jako główne środki wymiany, co stanowi znaczny pakiet transakcji. Wiele innych towarów, takich jak różne gorsze metale, służyło także jako środek wymiany, ale z ograniczoną akceptowalnością. Są one opisane jako fals w fiqh literatury. Są to również znane jako thaman istalahi ze względu na fakt, że ich akceptowalność nie wynika z ich wewnętrznej wartości, ale ze względu na status przyznany przez społeczeństwo w danym okresie. Powyższe dwa rodzaje walut były traktowane w bardzo różny sposób przez wczesnych islamskich prawników z punktu widzenia dopuszczalności zawieranych z nimi umów. Kwestią, która musi zostać rozwiązana, jest to, czy obecne waluty papierów wiekowych należą do poprzedniej kategorii czy drugiej. Jednym z nich jest to, że należy traktować je równomiernie z thaman haqiqi lub złoto i srebro, ponieważ służą one jako główny środek wymiany i jednostkę rozliczeniową, jak ten ostatni. W związku z tym, w drodze analogicznego rozumowania, wszystkie normy i zarządzenia związane z szariatem mające zastosowanie do thaman haqiqi powinny mieć również zastosowanie do waluty papierowej. Wymiana żongan haqiqi jest znana jako bai-sarf, a zatem transakcje w walutach papierowych powinny podlegać regułom szariatu właściwym dla bai-sarf. W przeciwieństwie do poglądów stwierdza się, że waluty papierowe powinny być traktowane w sposób podobny do fals lub thaman istalahi ze względu na fakt, że ich wartość nominalna różni się od ich wewnętrznej wartości. Ich akceptowalność wynika z ich statusu prawnego w kraju lub znaczeniu gospodarczym na świecie (np. W przypadku dolara amerykańskiego). 2.1. Synteza poglądów alternatywnych 2.1.1. Analogiczny rozsądek (Qiyas) dla Riba Zakaz Riba opiera się na tradycji, że święty prorok (spokój na nim) powiedział: "Sprzedaj złoto za złoto, srebro na srebro, pszenicę na pszenicę, jęczmień na jęczmień, datę na datę, sól do soli, w takich samych ilościach na miejscu, a gdy towar różni się od siebie, sprzedaj, jak Ci się podoba, ale na miejscu. Zatem zakaz riba dotyczy przede wszystkim dwóch metali szlachetnych (złoto i srebro) oraz czterech innych towarów (pszenicy, jęczmienia, dat i soli). Dotyczy to także analogii (qiyas) do wszystkich gatunków, które podlegają tej samej skutecznej przyczynie (illa) lub należą do któregokolwiek z rodzajów wymienionych sześciu obiektów wymienionych w tradycji. Nie ma jednak ogólnej zgody pomiędzy różnymi szkołami Fiqha, a nawet uczonych należących do tej samej szkoły w zakresie określania i identyfikowania spraw skutecznych (illa) riba. W przypadku Hanafis skuteczna przyczyna (illa) riba ma dwa wymiary: wymieniane artykuły należą do tego samego rodzaju (jins), które mają ciężar (wazan) lub mierzalność (kiliyya). Jeśli w danej dacie występują zarówno elementy efektywnej przyczyny (ila), tzn. Wymieniane wartości przeciwstawne należą do tego samego rodzaju (jins) i wszystkie są ważone lub wszystkie mierzalne, to nie można dopuścić żadnego zysku (kurs wymiany musi być równe jedności), a wymiana musi być przeprowadzona na miejscu. W przypadku złota i srebra, dwa elementy skutecznej przyczyny (illa) to: jedność rodzaju (jins) i ważenie. Jest to również widok Hanbali według jednej wersji3. (Inna wersja jest podobna do widoku Shafii i Maliki, jak omówiono poniżej). W związku z tym, kiedy złoto jest wymieniane na złoto lub srebro jest wymieniane na srebro, dopuszczalne są transakcje typu spot tylko bez zysku. Możliwe jest również, że w danej dacie występuje jeden z dwóch elementów skutecznej sprawy (illa), a drugi nieobecny. Na przykład, jeśli wymieniane artykuły są ważone lub wymierne, ale należą do innego rodzaju (jins) lub, jeśli wymieniane artykuły należą do tego samego rodzaju (jins), ale nie są ważone ani mierzalne, wymiana z zyskiem (w tempie innym niż jedność) jest dopuszczalna, ale wymiana musi być na miejscu. Tak więc, gdy złoto jest wymieniane na srebro, stawka może różnić się od jedności, ale nie jest dopuszczalne odroczenie rozliczeń. Jeśli żaden z dwóch elementów skutecznej sprawy (illa) riba nie jest obecny w danej dacie, wówczas nie ma zastosowania żaden z nakazów zakazu riba. Wymiana może odbywać się z zyskiem lub bez, zarówno na miejscu, jak i na odroczeniu. Biorąc pod uwagę wymianę walut papierowych należących do różnych krajów, zakaz riba wymagałby szukać skutecznej przyczyny (illa). Waluty należące do różnych krajów są wyraźnie odrębnymi podmiotami, które są prawnym środkiem płatniczym w określonych granicach geograficznych o różnej wewnętrznej wartości lub siły nabywczej. Stąd większość naukowców słusznie twierdzi, że nie ma jedności rodzaju (jins). Dodatkowo nie są one ani ważone, ani mierzalne. Prowadzi to do bezpośredniego wniosku, że w takiej wymianie nie ma żadnego z elementów sprawności (illa) riba. W związku z tym wymiana może odbywać się bez jakichkolwiek nakazów dotyczących kursu wymiany i sposobu rozliczania. Logika leżąca u podstaw tej pozycji nie jest trudna do zrozumienia. Własne waluty papierowe należące do różnych krajów różnią się, ponieważ mają inną siłę nabywczą. Ponadto wartość wewnętrzna lub wartość papierowych walut nie mogą być zidentyfikowane ani oceniane w odróżnieniu od złota i srebra, które można ważyć. W związku z tym nie można ustalić obecności riba al-fadl (przez nadmiar), ani riba al-nasia (przez odroczenie). Szkoła Shafii w Fiqh uważa, że ​​sprawa sprawna (illa) w przypadku złota i srebra jest ich własnością z powodu waluty (thamaniyya) lub medium wymiany, jednostki rozliczeniowej i magazynu wartości. Jest to także widok Maliki. Zgodnie z jedną wersją tego poglądu, nawet jeśli papier lub skóra jest środkiem wymiany i ma status waluty, to wszystkie przepisy dotyczące naqdain lub złota i srebra odnoszą się do nich. Tak więc zgodnie z tą wersją dopuszczalna jest wymiana walut z różnych krajów w tempie innym niż jedność, ale musi być rozliczona na miejscu. Inną wersją powyższych dwóch szkół myślenia jest to, że wymieniona wyżej skuteczna przyczyna (illa) bycia waluty (thamaniyya) jest specyficzna dla złota i srebra i nie może być uogólniona. Oznacza to, że inny obiekt, jeśli jest używany jako środek wymiany, nie może zostać uwzględniony w swojej kategorii. W związku z tym, zgodnie z tą wersją, nakaz aresztowania w Sharia dla zakazu riba nie ma zastosowania do walut papierowych. Waluty należące do różnych krajów mogą być wymieniane z zyskiem lub bez, zarówno na miejscu, jak i na odroczonej podstawie. Przedstawiciele wcześniejszej wersji powołują się na przypadek wymiany walut papierowych należących do tego samego kraju w obronie ich wersji. Opinia konsensusu prawników w tym przypadku polega na tym, że wymiana taka musi być bez zysku lub w wysokości równej jedności i musi być rozliczona na miejscu. Jaki jest powód uzasadnienia powyższej decyzji Jeśli weźmiemy pod uwagę Hanafi i pierwszą wersję pozycji Hanbali, wówczas w tym przypadku jest tylko jeden wymiar skutecznej przyczyny (illa), czyli należą do tego samego rodzaju (jins ). Ale waluty papierowe nie są ani ważone, ani mierzalne. W związku z tym prawo Hanafiego najwyraźniej umożliwiałoby wymianę różnych wielkości tej samej waluty na miejscu. Podobnie, jeśli skuteczna przyczyna bycia walutą (thamaniyya) jest specyficzna tylko dla złota i srebra, prawo Shafiego i Maliki również pozwoliłoby na to samo. Nie trzeba dodawać, że to pozwala na zaciąganie pożyczek i udzielanie pożyczek z riba. Pokazuje to, że jest to pierwsza wersja myśli Shafii i Maliki, która leży u podstaw decyzji o zakazie zysków i odroczonego rozstrzygnięcia w przypadku wymiany walut należących do tego samego kraju. Według zwolenników, rozszerzenie tej logiki na wymianę walut różnych krajów oznaczałoby, że wymiana z zyskiem lub w tempie różnym od jedności jest dozwolona (ponieważ nie ma jedności jins), ale rozliczenie musi być na miejscu. 2.1.2 Porównanie wymiany walut z Bai-Sarf Bai-sarf jest zdefiniowane w literaturze Fiqh jako wymiana z udziałem thaman haqiqi, określona jako złoto i srebro, która służyła za główny środek wymiany dla prawie wszystkich najważniejszych transakcji. Twierdzą, że każda wymiana walut różnych krajów jest taka sama, jak bai-sarf twierdzą, że w obecnym wieku papierowe waluty skutecznie i całkowicie zastąpiły złoto i srebro jako środek wymiany. Zatem, analogicznie, wymianę takich walut należy regulować tymi samymi zasadami szariatu i nakazami, co bai-sarf. Argumentuje się również, że jeśli dozwolone jest rozstrzyganie sporów przez obie strony umowy, otworzy to możliwości riba-al nasia. Przeciwnicy kategoryzacji wymiany waluty z bai-sarf wskazują jednak, że wymianę wszystkich form waluty (thaman) nie można nazwać bai-sarf. Zgodnie z tym poglądem bai-sarf oznacza wymianę walut na złoto i srebro (thaman haqiqi lub naqdain), a nie pieniędzy wymawianych jako takie przez organy państwowe (thaman istalahi). Obecne waluty wieku są przykładami tego ostatniego rodzaju. Ci uczeni poszukują poparcia w tych pismach, które twierdzą, że jeśli towary wymiany nie są złote lub srebrne, (nawet jeśli jedno z nich to złoto lub srebro), wówczas wymiana nie może być określana jako bai-sarf. Również postanowienia dotyczące bai-sarf nie miałyby zastosowania do takiej wymiany. Według Imam Sarakhsi4, gdy indywidualne zakupy fałszów lub monet wykonanych z metali niższych, takich jak miedź (thaman istalahi) na dirhamy (thaman haqiqi) i dokonują płatności na miejscu tego ostatniego, ale sprzedający nie ma w tej chwili fals , wówczas taka wymiana jest dopuszczalna. posiadanie towaru wymienionego przez obie strony nie jest warunkiem wstępnym (w przypadku bai-sarf, jest). Istnieje szereg podobnych wskazań, które wskazują, że prawnicy nie klasyfikują wymiany fals (thaman istalahi) na inne fals ( thaman istalahi) lub złoto lub srebro (thaman haqiqi), jako bai-sarf. W związku z tym wymiana walut dwóch różnych krajów, które mogą kwalifikować się jedynie jako thaman istalahi, nie może być zakwalifikowana jako bai-sarf. Nie można też nałożyć na takie transakcje jakichkolwiek ograniczeń dotyczących rozliczania lokalnego. Należy tu zauważyć, że definicja bai-sarf jest dostarczana literaturze Fiqh i nie ma wzmianki o tym samym w świętej tradycji. Tradycje mówią o riba, a sprzedaż i zakup złota i srebra (naqdain), które mogą być głównym źródłem riba, jest opisane jako bai-sarf przez islamskich jurists. Należy również zauważyć, że w literaturze Fiqh bai-sarf oznacza wymianę złota lub srebra jedynie na to, czy są one obecnie używane jako środek wymiany czy też nie. Wymiana z udziałem dinarów i złotych ozdób, zarówno jakości jak bai-sarf. Wielu prawników starało się wyjaśnić ten punkt i określiło sarf jako wymianę, w której wymieniane towary są w naturze thaman, niekoniecznie same w sobie. Dlatego też, nawet jeśli jeden z surowców jest przetwarzany w złoto (np. Ozdoby), taka wymiana nazywa się bai-sarf. Twierdzy, że wymiana waluty powinna być traktowana w sposób podobny do bai-sarf, również uzyskają poparcie od pism wybitnych islamskich prawników. Według Imam Ibn Taimiya, wszystko, co pełni funkcję medium wymiany, jednostki rozliczeniowej i magazynu wartości nazywa się thaman, (niekoniecznie ograniczone do srebra ze srebra). Podobne referencje są dostępne w pismach Imam Ghazzali5 Jeśli chodzi o poglądy Imam Sarakhshi dotyczące wymiany z udziałem fals, należy przy tym uwzględnić kilka dodatkowych punktów. We wczesnych czasach Islamu dinozaury i dirhamy wykonane ze złota i srebra były używane głównie jako środek wymiany we wszystkich głównych transakcjach. Tylko drobne osiedlone były z fals. Innymi słowy, fals nie miał cech charakterystycznych pieniędzy lub thamaniyya w całości i był mało używany jako magazyn wartości lub jednostki rozliczeniowej i był bardziej w charakterze towaru. W związku z tym nie było żadnych ograniczeń na zakup tego samego złota i srebra na odroczonej podstawie. Współczesne waluty mają wszystkie cechy thamana i mają być tylko thamanem. Wymiana walutami różnych krajów jest taka sama, jak bai-sarf z różnicami jinsów, a tym samym odroczone rozliczenie doprowadziłoby do riba al-nasia. Dr Mohamed Nejatullah Siddiqui ilustruje tę możliwość za pomocą przykładu6. Pisze w określonym momencie czasu, kiedy kurs rynkowy wymiany między dolarem a rupia wynosi 1:20, jeśli indywidualne zakupy 50 w wysokości 1:22 (rozliczenie jego zobowiązania w rupiach odroczone do przyszłej daty), to wtedy jest bardzo prawdopodobne, że jest. w rzeczywistości, pożyczając Rs. 1000 zamiast obietnicy spłacenia Rs. 1100 w określonym terminie późniejszym. (Od tego czasu może uzyskać 1000 Rs, wymieniając 50 zakupionych na kredyt w tempie spot) W ten sposób sarf można przekształcić w oprocentowane kredyty pożyczkowe. 2.1.3 Definiowanie Thamaniyya jest kluczem Wydaje się z powyższej syntezy alternatywnych poglądów, że kluczowym zagadnieniem wydaje się być poprawną definicją thamaniyya. Na przykład fundamentalne pytanie, które prowadzi do rozbieżnych stanowisk odnośnie dopuszczalności, odnosi się do tego, czy thamaniyya jest specyficzna dla złota i srebra, czy może być związana z czymkolwiek, co pełni funkcję pieniądza. Podejmujemy niektóre kwestie poniżej, które mogą być wzięte pod uwagę przy każdym ponownym rozpatrzeniu alternatywnych stanowisk. Należy zauważyć, że thamaniyya nie może być absolutna i może się różnić w stopniach. Prawdą jest, że papierowe waluty całkowicie zastąpiły złoto i srebro jako środek wymiany, jednostkę rozliczeniową i magazyn. W tym znaczeniu można powiedzieć, że waluty papierowe mają thamaniyya. Dotyczy to wyłącznie walut krajowych i może nie być prawdą dla walut obcych. Innymi słowy, indyjskie rupie mają thamaniyya tylko w obrębie geograficznych granic Indii i nie mają żadnej akceptowalności w USA. Tego nie można powiedzieć, że posiadają thamaniyya w USA, chyba że obywatel USA może użyć rupii indyjskich jako środka wymiany, jednostki rozliczeniowej lub sklepu wartości. W większości przypadków taka możliwość jest zdalna. Ta możliwość jest również funkcją mechanizmu kursu walutowego, takiego jak wymienialność rupii indyjskich w dolary amerykańskie oraz czy istnieje stały lub zmienny system kursów walutowych. Na przykład zakładając swobodną konwersję indyjskich rupii na dolary amerykańskie i na odwrót, a także system stałego kursu wymiany, w którym nie przewiduje się wzrostu lub spadku kursu rupii-dolar w nadchodzącej przyszłości, znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na rupię w USA . Przykład podany przez dr Nejatullaha Siddiqui wydaje się również dość solidny w danych okolicznościach. Uprawnienie do wymiany rupii na dolary na zasadzie odroczonej (z jednego końca oczywiście) w tempie innym niż kurs spot (oficjalna stopa, która prawdopodobnie pozostanie ustalona do dnia rozliczenia) byłoby wyraźnym przypadkiem oprocentowania pożyczek i kredytów. Jednakże, jeśli założenie stałego kursu walutowego jest złagodzone i zakłada się, że obecny system wahań i zmienności kursów jest przypadkiem, można wykazać, że przypadek riba al-nasia się załamuje. Przepisujemy jego przykład: w danym momencie w momencie, gdy kurs rynkowy wymiany między dolarem a rupia wynosi 1:20, jeśli indywidualne zakupy 50 w wysokości 1:22 (rozliczenie jego zobowiązania w rupiach odroczone do przyszłej daty ), to jest bardzo prawdopodobne, że jest. w rzeczywistości, pożyczając Rs. 1000 zamiast obietnicy spłacenia Rs. 1100 w określonym terminie późniejszym. (Od tego czasu może uzyskać 1000 Rs, wymieniając 50 zakupionych na kredyt w tempie spot) Byłoby tak, tylko wtedy, gdy ryzyko walutowe nie istnieje (kurs wymiany pozostaje na poziomie 1:20) lub ponosi sprzedający dolarów (odkupu kupującego w rupiach, a nie w dolarach). Jeśli pierwszy z nich jest prawdziwy, sprzedawca dolarów (pożyczkodawcy) otrzymuje z góry ustaloną stopę zwrotu dziesięciu procent, gdy przelicza Rs1100 otrzymane w dniu zapadalności na 55 (po kursie 1:20). Jeśli jednak ten ostatni jest prawdziwy, to zwrot z powrotem do sprzedawcy (lub pożyczkodawcy) nie jest z góry ustalony. Nie musi być nawet pozytywne. Na przykład, jeśli kurs rupii-dolara wzrośnie do 1:25, sprzedający dolar otrzyma tylko 44 (Rs 1100 przeliczone na dolary) na inwestycję w wysokości 50. Warto wspomnieć o dwóch punktach. Po pierwsze, kiedy zakłada się system stałych kursów walutowych, rozbieżność między walutami różnych krajów ulega rozczuleniu. Sytuacja staje się podobna do wymiany funtów ze sterylną (walutami należącymi do tego samego kraju) w stałym tempie. Po drugie, gdy przyjmiemy system zmienności kursów walutowych, to jak można sobie wyobrazić pożyczanie za pośrednictwem rynku walutowego (mechanizm sugerowany w powyższym przykładzie), można też wizualizować pożyczanie za pośrednictwem dowolnego innego zorganizowanego rynku (np. Dla towarów lub zapasów .) Jeśli ktoś zastąpi dolary na akcje w powyższym przykładzie, będzie to oznaczać: W danym momencie w momencie, gdy cena rynkowa akcji X wynosi Rs 20, jeśli indywidualne zakupy 50 sztuk według stawki Rs 22 (rozliczenie jego obowiązku w rupiach odroczonych do przyszłej daty), to jest bardzo prawdopodobne, że jest. w rzeczywistości, pożyczając Rs. 1000 zamiast obietnicy spłacenia Rs. 1100 w określonym terminie późniejszym. (Ponieważ może teraz uzyskać rocznie 1000 Rs, wymieniając 50 zapasów zakupionych na kredyt w obecnej cenie) W tym przypadku także, jak w poprzednim przykładzie, zwroty do sprzedawcy mogą być ujemne, jeśli cena akcji wzrośnie do 25 Rs w rozliczeniu data. Zatem, podobnie jak zwroty na giełdzie lub na rynku towarowym są akceptowalne w sposób islamiczny ze względu na ryzyko cenowe, a więc są to zwroty na rynku walutowym z powodu wahań cen walut. Unikalną cechą thaman haqiqi lub złota i srebra jest to, że wewnętrzna wartość waluty jest równa wartości nominalnej. Tak więc kwestia różnych granic geograficznych, w obrębie których dana waluta, jak dinar lub dirham krąży, jest całkowicie bez znaczenia. Złoto jest złoto, czy w kraju A czy kraju B. Tak więc, gdy waluta kraju A z złota jest wymieniana na walutę kraju B, również ze złota, a następnie odchylenie kursu wymiany od jedności lub odroczenie rozliczenia przez którąkolwiek ze stron nie może być dozwolona, ​​ponieważ wyraźnie oznaczałoby to riba al-fadl, a także riba al-nasia. Jednakże, gdy waluty papierowe kraju A są wymieniane na papierową walutę kraju B, sprawa może być zupełnie inna. Ryzyko cenowe (ryzyko kursowe), jeśli jest dodatnie, wyeliminowałoby wszelkie możliwości riba al-nasia w zamian z odroczonym rozliczeniem. Jeśli jednak ryzyko cenowe (ryzyko kursu walutowego) wynosi zero, taka wymiana może być źródłem riba al-nasia, jeśli dozwolone jest rozliczanie odroczone7. Kolejnym punktem, który zasługuje na poważną uwagę, jest możliwość, że niektóre waluty mogą posiadać atlanta, czyli jako środek wymiany, jednostkę rozliczeniową lub magazyn o wartości na całym świecie w kraju krajowym i zagranicznym. Na przykład dolar jest prawnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych, jest również akceptowalny jako środek wymiany lub jednostka rozliczeniowa dla dużej liczby transakcji na całym świecie. Zatem ta konkretna waluta może być nazwana thamanianą na całym świecie, w takim przypadku prawnicy mogą nakładać stosowne nakaz aresztowania na wymianach dotyczących tej konkretnej waluty, aby zapobiec riba al-nasia. Faktem jest, że gdy waluta posiada angażując się na całym świecie, jednostki gospodarcze wykorzystujące tę globalną walutę jako środek wymiany, jednostka rozliczeniowa lub składowa wartości nie mogą być zaniepokojone ryzykiem wynikającym z niestabilności kursów wymiany między krajami. Jednocześnie należy zauważyć, że duża większość walut nie pełni funkcji pieniądza, z wyjątkiem granic wewnętrznych, jeżeli są to środki prawne. Riba i ryzyko nie mogą współistnieć w tym samym kontrakcie. Pierwszy zakłada możliwość zwrotu z zerowym ryzykiem i nie może zostać zarobiony przez rynek z pozytywnym ryzykiem cenowym. Jak wspomniano powyżej, możliwość wymiany riba al-fadl lub riba al-nasia może powstać w zamian w przypadku, gdy złoto lub srebro funkcjonują jako referan lub gdy wymiana dotyczy papierowych walut należących do tego samego kraju lub gdy wymiana obejmuje waluty różnych krajów po stałym kursie walutowym. Ostatnia możliwość może być niesłychanie8, ponieważ cena lub kurs walutowy powinny mieć swobodę wahań w zależności od zmian popytu i podaży, a także dlatego, że ceny powinny odzwierciedlać wewnętrzną wartość lub siłę nabywczą walut. Obecnie rynki walutowe cechuje wahania kursów walutowych. Zyski lub straty z tytułu transakcji w walutach różnych krajów są uzasadnione ryzykiem ponoszonym przez strony umowy. 2.1.4. Możliwość Riba z kontraktami futures i do przodu Do tej pory omówiliśmy poglądy na temat dopuszczalności bai salamu w walutach, to znaczy, gdy zobowiązanie tylko jednej ze stron do wymiany zostanie odroczone. Jakie są poglądy na temat odroczenia zobowiązań obu stron. Typowym przykładem takich umów są kontrakty terminowe i kontrakty terminowe9. Zdaniem dużej większości uczonych nie jest to dopuszczalne z różnych powodów, z których najważniejszy jest element ryzyka i niepewności (gharar) oraz możliwość spekulacji rodzajem niedopuszczalnym. Zostało to omówione w sekcji 3. Jednakże inną podstawą do odrzucenia takich zamówień może być zakaz riba. W poprzednim punkcie omówiliśmy, że sala bai salam w walutach o zmiennych kursach wymiany nie może być wykorzystana do zarobienia riba ze względu na ryzyko walutowe. Możliwe jest wykazanie, że ryzyko walutowe można zabezpieczyć lub zmniejszyć do zera za pomocą innego kontraktu terminowego transakcyjnego. I kiedy ryzyko zostanie wyeliminowane, zysk będzie wyraźnie riba. Zmieniamy i przepisujemy ten sam przykład: w danym momencie, gdy kurs rynkowy wymiany między dolarem a rupia wynosi 1:20, indywidualne zakupy 50 w wysokości 1:22 (rozliczenie jego zobowiązania w rupiach odroczonych do przyszła data), a sprzedawca dolarów również zabezpiecza swoją pozycję poprzez zawarcie kontrakty terminowej na sprzedaż kwoty 1100 Rupii, która ma zostać otrzymana w przyszłym terminie z częstotliwością 1:20, a zatem jest wysoce prawdopodobne, że jest. w rzeczywistości, pożyczając Rs. 1000 zamiast obietnicy spłacenia Rs. 1100 w określonym terminie późniejszym. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate) The seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars (at an exchange rate of 1:20) for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction. For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1:20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1:21 after one month. In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 (he receives Rs1050 after one month. This is a typical buy-back or repo (repurchase) transaction so common in conventional banking.10 3. The Issue of Freedom from Gharar 3.1 Defining Gharar Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition. In broad terms, it connotes risk and uncertainty. It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined. Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum. Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exc hange, such as, price, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. Islamska jednostka gospodarcza jest zobowiązana do przyjęcia ryzyka po dokonaniu właściwej oceny ryzyka przy pomocy informacji. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. Na tych poglądach opiera się dyskusja nad zakazem riba. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mothers womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allahs Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you Ibn Abbas reported that the prophet said: He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. Ibn Abbas said: I think it applies to all other things as well. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Send Your Comments to: Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, India